Ringkasan
HMRC telah menerbitkan panduan tentang penerapan legal advice privilege dan litigation privilege dalam seluruh pekerjaan anti-penghindaran pajaknya, termasuk sengketa, kewajiban pengungkapan, sanksi bagi pihak fasilitator (enablers), dan kewenangan publikasi. HMRC mengakui tidak dapat memaksa penyerahan materi yang dilindungi hak kerahasiaan dan harus menetapkan pajak berdasarkan bukti yang tidak dilindungi, sambil memperingatkan terhadap klaim hak kerahasiaan yang keliru, yang dapat diajukan ke pengadilan.
Artinya bagi Anda
Grup India dan penasihat yang menghadapi pemeriksaan penghindaran pajak oleh HMRC atas struktur di Inggris kini mengetahui dokumen nasihat mana yang boleh ditahan dan bagaimana sengketa hak kerahasiaan akan ditangani.
Baca sumber asli Baca dalam bahasa Inggris
Ini terjemahan dari ringkasan bahasa Inggris kami. Jika ada perbedaan, versi bahasa Inggris yang berlaku.
Kabar lainnya
- Delhi HC: Keputusan GST yang mengabaikan permintaan perpanjangan waktu dari wajib pajak melanggar prinsip keadilan alamiah2026 · Delhi High Court
- Telangana HC: Pejabat GST wajib mematuhi Section 69 secara ketat sebelum menangkap seseorang2026 · Telangana High Court
- HMRC mengingatkan pengusaha perorangan dan pemilik sewa tentang tenggat 7 November untuk pembaruan triwulanan Making Tax Digital2 Nov 2026 · HMRC
- SEBI menerbitkan kerangka penerbitan depository receipts atas unit REIT2 Nov 2026 · SEBI
- Draf revisi GSTR-1, GSTR-1A dan IFF dirilis untuk komentar publik hingga 30 November1 Nov 2026 · CBIC
- CBIC meminta masukan publik tentang penguncian kewajiban pajak dan ITC yang terisi otomatis di GSTR-3B mulai April 20271 Nov 2026 · CBIC